Komisi A Membidangi Apa

Wagub Edy Pratowo Pimpin Pertemuan dengan Komisi X DPR RI Membidangi Kepemudaan

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah gelar pertemuan dengan Komisi X DPR RI yang membidangi Kepemudaan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (9/2/2023).

(Baca Juga : Turnamen Catur dan Catur Simultan Meriahkan Harhubnas)

Dalam sambutannya Gubernur Kalteng yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, menyambut baik kehadiran Komisi X DPR RI, dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik membidangi Kepemudaan, untuk menyerap aspirasi dan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan dan pemuda di berbagai daerah terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan dan juga penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) oleh Pemerintah. Hadir mendampingi Wagub Kalteng diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangnan Leonard S. Ampung serta Staf Ahli Gubernur Kalteng bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Herson B. Aden.

“Saya yakin, kita semua pasti sepakat, bahwa masa depan bangsa berada di tangan para pemuda. Oleh karena itu, pembangunan pemuda sangatlah penting, dan harus benar-benar diperhatikan, dalam rangka mewujudkan generasi yang unggul, berkarakter, tangguh, dan memiliki wawasan kebangsaan, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan yang akan semakin berat” ucap dia.

Lebih lanjut dia menyebut “sinergi dan kolaborasi kita semua diperlukan, kita harus punya visi yang sama. Oleh karena itu, Desain Besar Kepemudaan Nasional tentunya harus kita dukung bersama, sebagai panduan dan peta jalan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan tersebut” sebut Edy.

Berdasarkan Statistik Pemuda Tahun 2022 dari BPS, jumlah pemuda Kalimantan Tengah dengan kelompok umur 16-30 tahun (UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan) adalah 688.352 jiwa atau 25,04 % dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Kemudian, berdasarkan hasil pendataan Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Tahun 2022, Data Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 83 OKP di Tingkat Provinsi dan 242 OKP di Tingkat Kabupaten/Kota.

“Pemprov. Kalteng terus berupaya meningkatkan pengembangan kepemudaan, dengan adanya penyediaan anggaran yang menunjang di dalam APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalteng di Tahun 2023. Harapan kita bersama, pertemuan strategis pada hari ini akan memberikan kontribusi positif dalam memajukan pembangunan kepemudaan nasional dan daerah, untuk mewujudkan Generasi Emas, yang akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar” tutupnya.

Sementara itu Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi Kepemudaan Dede Yusuf Macan Effendi lebih menyorot kepada indeks pembangunan pemuda “kalau kita melihat sekarang berbicara jumlah usia pemuda 16-30 jumlah itu sekitar 65 juta saat ini, kurang lebih 25 % dari jumlah penduduk kita. Kalau kita ingin menuju bonus demografi yang diharapkan pada tahun 2030, tantangan terbesarnya bukan soal usia, tetapi apakah produktif atau tidak produktif dan zaman sekarang anak-anak muda cenderung tidak tertarik untuk menjadi aktivis” sorotnya.

Dalam paparannya ia juga mengatakan bahwa pemuda-pemuda masa depan, yang nantinya menggantikan kita menjadi pemimpin-pemimpin akan terbuai dan juga akan terhambat oleh tantangan-tantangan. Dan salah satu tantangan terbesarnya antara lain lapangan pekerjaan, skill (kemampuan untuk masuk dan beradaptasi ke dunia kerja), kesehatan, kesetaraan gender dan faktor lainnya.

“Kami dari Komisi X ingin menggali isu-isu besar yang dihadapi oleh pemuda-pemuda yang ada di Kalteng, sehingga nantinya akan kami sampaikan kepada Kementerian Pemuda, betapa petingnya untuk mendorong sektor kepemudaan ini mendapat skala prioritas dari negara. Karena ternyata keberpihakan negara terhadap sektor kepemudaan sampai saat ini masih belum terlihat signifikan” pungkas Dede.

Turut hadir dalam pertemuan dari Forkopimda, Kepala OPD/mewakili, Mewakili Kapolda Kalteng, Mewakili Danrem, Mewakili Kajati, Organisasi Kepemudaan, KNPI, BEM dan Perwakilan mahasiswa se-Kalteng. (levri/Foto:Iksan)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng

Meliputi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Hukum, Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, Biro Kepala Daerah, Biro Kerjasama Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Umum dan Administrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis.

Meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat audiensi bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Senin (22/8).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Karyatin Subiantoro mengatakan, rapat ini membahas kekosongan jabatan dua Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta yang sudah berjalan dua bulan. Komisioner yang mengundurkan diri yaitu Harminus Koto yang saat ini menjadi anggota PAW Bawaslu Jawa Barat dan Arya Sandhiyudha menjabat di Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2021-2025.

"Kami merasa perlu mendorong untuk melakukan rekrutmen pada dua kekosongan Komisioner ini. Karena jika tidak segera diisi, ketika ada sidang informasi maka tidak bisa berjalan," katanya.

Ditambahkan Karyatin, pihaknya juga melakukan evaluasi pada sekretariat KIP yang belum definitif.

Diharapkan, setelah adanya evaluasi ini kinerja KI Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi yang baik dan transparan kepada publik dapat berjalan lebih baik.

Sementara, Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, dua Komisioner yang mengundurkan diri sudah diatur sesuai mekanisme undang undang dan peraturan Komisi Informasi Pusat .

Menurut Harry, dalam waktu dekat Gubernur DKI Jakarta juga akan melakukan pelantikan dua komisioner baru untuk mengisi kekosongan selama ini.

"Dua kekosongan ini akan digantikan dengan calon nama pergantian antar waktu, jadi kita tinggal menunggu waktu pelantikan oleh Gubernur," tandasnya.